Burnum Station – Gazebo Ideas & Gazebo Plans

Bogor Utara – Guna meningkatkan kembali minat dan gairah siswa untuk kembali belajar pada masa pandemi Covid-19 ini, Bimbingan belajar (Bimbel) Primagama Cabang Pomad menggelar Olimpiade Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) tingkat sekolah dasar, yang diikuti empat sekolah.

Pryta Untari staf akademik Primagama Cabang Pomad menjelaskan, total keseluruhan siswa yang ikut serta dalam olimpiade tersebut mencapai 80 orang siswa.

“Pelaksanaan untuk babak penyisihan olimpiade yang kami beri tema ‘Primagama Mencari Juara Cabang Pomad’ ini, sudah berlangsung sejak bulan November lalu. Dan untuk babak final kita saring menjadi 40 besar dari empat sekolah yang ikut serta. Dan 10 terbaik akan kami berikan apresiasi, ” jelas Pryta, Minggu (05/12/2021).

Pryta memaparkan, tujuan diadakannya olimpiade tersebut adalah untuk membangkitkan kembali minat belajar para murid selama menjalani masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Tujuannya adalah untuk melatih mental mereka selama menjalani proses belajar mengajar di saat pandemi ini. Karena, selama ini mereka lebih banyak belajar di rumah dengan sistem daring. Sehingga, materi pelajaran yang mereka terima juga terbatas,” tambahnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Wuri Sarana Handayani selaku Penanggungjawab Primagama Cabang Pomad, Sukasari dan Leuwiliang.

“Kita ingin seluruh siswa di Kota dan Kabupaten Bogor ini bisa kembali memulai konsentrasi pada pelajaran dan pendidikan, selama menjalani pandemi Covid-19,” tutur Wuri.

Dia menambahkan, dengan adanya olimpiade yang diadakan oleh bimbelnya tersebut. Secara tidak langsung memotivasi para pelajar untuk berkompetisi meraih nilai yang memuaskan untuk mereka .

“Alhamdulillah ternyata respon dari murid dan juga orangtua mereka sangat bagus. Khusus untuk orangtua murid sendiri terlihat sekali antusias mendampingi anak-anaknya mengikuti olimpiade yang kami adakan ini,” tambahnya.

Untuk itu, Wuri pun berharap kompetisi olimpiade yang diadakan oleh Primagama bisa juga diterapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kota dan Kabupaten Bogor.

Citeureup – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo angkat suara terkait insiden banjir yang dialami warga Perumahan Kenari, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, yang diduga akibat dampak proyek milik PT.Aristalindo.

“Jika benar pabrik tersebut menyebabkan banjir dan kerugian warga, maka pihak perusahaan wajib bertanggung jawab,” kata Teguh, saat dihubungi Rakyat Bogor, Rabu (29/12/2021).

Bahkan, politisi partai PKS ini menegaskan, sebelumnya itu sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Camat, Kades dan para Ketua RW setempat. Bahwa normalisasi dengan pengerukan saluran atau kali pengurugan untuk dihentikan. Usulan juga sudah di sampaikan ke pihak PUPR, dan masih menunggu realisasi, tentunya hal itu butuh pengawalan, agar PUPR memprioritaskan hal-hal yang sifatnya sudah darurat. “Kalau memang sebelumnya diakui warga, adanya tanda tangan komitmen, namun belum juga ada respon. Maka perusahaan harus dituntut,” tegasnya.

Sebelumnya, diakui warga Perumahan Kenari Desa Pusapasari, Heri (45) mengaku sejak adanya proyek milik PT.Aristalindo tersebut, menimbulkan banjir rutinan sedalam 1 meter yang merusak peralatan perabot elektronik dan barang-barang lainnya . Bahkan wargapun sempat menggeruduk lokasi proyek milik perusahan tersebut, untuk bertanggungjawab.

“Iya, memang betul demikian. Karena area tanah yang biasanya sebagai menampung air sementara sebelum masuk sungai di urug, dan saluran atau gorong-gorong yang dibuat, kapasitasnya tidak cukup menampung volume air,” ujarnya.

Dirinya menuturkan, tidak terima adanya proyek pengerukan tanah yang dilakukan PT Aristalindo yang menyebabkan banjir. Karena, setiap turunnya hujan, warga di perumahan taman kenari jagorawi, terkena dampak banjir sedalam 1 meter lebih. “Padahal sebelum adanya proyek ini, diakui sebagai warga desa Puspasari tidak pernah mengalami kejadian separah ini,” keluhnya.

Saat ini, warga sudah bersurat ke Dinas PUPR. Bahkan, warga juga mengancam demo pemerintah desa. Sebab, sudah Dua kali rapat dengan kontraktor, dengan menghasilkan 5 point komitment, tapi sampai sekarang belum di lakukan. “Rencana gitu, lagi persiapan team dan urus izin ke Polsek dulu,” pungkasnya.

Klapanunggal – Pihak pengelola tempat wisata pemandian air Sodong yang terletak di Desa Ligar Mukti, Kecamatan Klapanunggal, menggratiskan biaya masuk bagi pengunjung selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah.

Hal itu dikatakan Kepala Desa Ligarmukti, Samin, saat dihubungi Rakyat Bogor, Rabu (20/4/2022). “Selama Ramadhan, kami gratiskan bagi pengunjung, tujuannya selain untuk berbagi berkah Ramadhan, juga untuk lebih mengenalkan lokasi wisata ini” katanya.

Menurutnya, wisata pemandian air sodong, saat ini telah menjadi icon desa setempat. Dan wisata tersebut dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Karang Taruna Desa Ligarmukti.

Menurutnya, mata Air Sodong ialah salah satu wisata alam yang lumayan menarik buat didatangi bersama keluarga. Tempat wisata ini ialah suatu hulu sungai yang dimana airnya keluar dari dalam tanah di dasar suatu bukit kapur.

“Mata airnya langsung dari pegunungan, sehingga airnya yang bercorak biru sangat menyegarkan,” ujarnya seraya menampik adanya hal mistis terkait dengan pemandian air Sodong.

Dijelaskannya, tempat wisata ini telah terdapat semenjak tahun 2008 yang lalu, awal mulanya bukan sebagai posisi wisata melainkan selaku tempat untuk mencuci oleh masyarakat sekitar.

Namun, lama kelamaan banyak orang yang datang ke tempat tersebut untuk sekedar mandi mapun berenang, hingga saat ini banyak dijadikan tujuan wisata bagi warga yang datang bersama sanak saudaranya.

“Mata Air Sodong mempunyai dua kolam. Kolam awal digunakan selaku irigasi serta kolam yang satu nya lagi ialah kolam buatan yang digunakan buat tempat wisata tetapi air di kedua kolam tersebut berasal dari Mata Air Sodong,” jelasnya.

Kolam yang digunakan buat pemandian di batasi dengan jembatan. Walaupun terbilang pemandian alam, tetapi kolam renang ini senantiasa dikuras secara berkala. Tiap harinya destinasi wisata ini senantiasa ramai didatangi oleh wisatawan lokal.

Terlebih bila hari libur datang, wisatawan yang tiba ribuan serta parkir kendaraan juga hingga ke jalur serta yang ingin berenang juga rela mengantri. “Mata Air Sodong tidak sempat kering walau masa kemarau tiba,” paparnya.

Sekedar informasi, sebelumnya selain Bulan Ramadhan, untuk tiket masuk ke obyek wisata mata air sodong lumayan terjangkau ialah mulai Rp. 5 ribu buat motor serta Rp. 10 ribu buat mobil.

Nah, bagi kalian yang tidak dapat berenang tidak butuh takut sebab disitu pula banyak penyedia jasa penyewaan pelampung serta lumayan mengeluarkan duit sebesar Rp. 10 ribu saja. Anda tertarik? Silahkan mencoba.

Cibinong – Kasus rudapaksa yang menimpa belasan santriwati di sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) di Bandung, Jawa Barat menjadi landasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor melayangkan 10 ijtima ulama kepada Bupati Bogor, Ade Yasin.

Dalam Itjima itu, MUI merekomendasikan beberapa poin, diantaranya pengetatan izin pendirian lembaga keagamaan, permohonan bantuan proses sertifikasi tanah wakaf serta memfasilitasi penguatan pemberdayaan nadzir wakaf di lokasi tanah wakaf YPUI hingga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengawasi secara ketat penyebaran kotak amal di tempat ibadah, pertokoan, warung-warung dan tempat lainnya, yang diduga sebagai bagian dari gerakan radikalisme dan terorisme.

Menyikapi hal ini, Bupati Bogor, Ade Yasin menyebut, Itjima Ulama ini sebagai bagian dari peran serta para umaro dalam memberikan teladan, menciptakan ketenangan dan kenyamanan di masyarakat.

Ulama dan umara, kata Ade, bagaikan satu badan yang harus bersinergi untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Bukan hanya fisik, tapi juga batin seperti akhlaqul karimah, aqidah ahlussunnah wal jama’ah, untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

“Ijtima ulama ini menjadi momentum yang tepat untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara ulama dengan umaro dalam rangka memperkuat NKRI,” sebut Ade Yasin.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Mukri Aji menerangkan, hari ini para kyai dan ulama sudah menyampaikan 10 poin ijtima ulama hasil keputusan pertemuan para ulama dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor yang dihimpun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor. 10 poin dahsyat, poin satunya jelas kita mengapresiasi kehebatan perangkat daerah kita yang dipimpin oleh Bupati Ade Yasin, Wakil Bupati Iwan Setiawan, dan seluruh jajaran.

“Pimpinan daerah kita telah mampu melaksanakan visi misinya, dinilai maksimal dalam realisasi program Pancakarsa, khususnya Karsa Bogor Berkeadaban sebagai wadah aspirasi keumatan,” kata KH. Mukri Aji Pantauan di lokasi, Ijtima Ulama ini diberikan oleh para Ulama dan Umaro di Kabupaten Bogor pada acara Wisuda Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan Ke-15 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (13/12/2021).

Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, Ketua Umum MUI Jabar, KH. Rachmat Sjafei, Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Mukri Aji, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, KH. Lesmana, unsur Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berikut 10 Ijtima ulama Kabupaten Bogor :

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai maksimal dalam realisasi program Pancakarsa, khususnya Karsa Bogor Berkeadaban sebagai wadah aspirasi keumatan.

2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Badan Pengelola Bogor Islamic Center sebagai etalase peradaban Islam demi terwujudnya visi Kabupaten Bogor Berkeadaban.

3. Merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperketat izin pendirian lembaga keagamaan Islam dengan memperhatikan pemahaman dan tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah serta penerimaan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan surat rekomendasi tertulis dari MUI Desa dan Kecamatan.

4. Memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk berperan aktif dalam membantu proses sertifikasi tanah wakaf serta memfasilitasi penguatan pemberdayaan nadzir wakaf di lokasi tanah wakaf YPUI.

5. Memohon kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengawasi secara ketat penyebaran kotak amal di tempat ibadah, pertokoan, warung-warung dan tempat lainnya, yang diduga sebagai bagian dari gerakan radikalisme dan terorisme.

6. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyikapi problematika Kawin Kontrak dan atau Kawin Wisata yang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang larangan dan antisipasi praktik tersebut.

7. Mengingat banyaknya calon jamaah Haji dan Umroh di Kabupaten Bogor, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendirikan Pusat Pelayanan, Pelatihan dan Pembinaan Haji dan Umroh yang representatif, serta secara konsisten melakukan evaluasi terhadap pelayanan Haji dan Umroh.

8. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk aktif membantu pengurusan dan pembinaan produk halal lokal agar dapat bersaing secara nasional dan global.

9. Melihat banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi Narkoba dan minuman keras, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghentikan penyebaran minuman keras dan Narkoba dari hulu ke hilir di wilayah Kabupaten Bogor dengan mempertahankan dan meningkatkan Program Nongol Babat (Nobat).

10. Mengingat pentingnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Desa yang bersentuhan langsung dengan problem keumatan di level bawah, Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan dan menunjang kinerja MUI Desa dengan prinsip sinergitas dengan Pemerintah Desa.

Cigudeg, HRB – Jalan Raya Cigudeg-Jasinga saat ini tengah dilakukan peningkatan seperti yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cigudeg. Di beberapa titik lokasi terpaksa dibongkar kembali oleh pihak pelaksana lantaran betonisasi pada proyek jalan tersebut dinilai kurang maksimal.

Diungkapkan Pelaksana dari PT. Sarana Konstruksi KSO, Ade Setiawan mengatakan, bahwa beton jalan yang sempat dibongkar itu lantaran ada kerusakan.

“Itu ex hutama prima ada kerusakan kami dibongkar saja daripada nanti kata orang selesai padahal itu rusak, sebelum pekerjaan habis saya bongkar,” ungkap Ade Setiawan kepada wartawan pada, Senin 29 Agustus 2022.

Ade Setiawan mengaku, dirinya tidak mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan Nasional tersebut. Dia menyebut bahwa papan proyek pembangunan jalan di Jalan Raya Cigudeg-Jasinga itu berada di wilayah Cigelung, Kecamatan Jasinga.

“Kalau anggaran gak tau pak itu papan proyek di cigelung dari semua pak dari cigelung cuman belum dikerjakan sampai wilayah tajur,” katanya.

Dirinya menjabarkan kemacetan yang sering terjadi itu adalah hal biasa saat pembangunan jalan berlangsung,akan tetapi pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak kecamatan setempat.

“kalo selesai nya ya akhir tahun kemacetan mah itu wajar,kami kan mengerjakan jalan kita open traffic pak buka tutup,dengan pihak kecamatan semua koordinasi dulu cuma saya tidak berkoordinasi ada khusus slot bagianya, kalo kami bagianya di lapangan, kalo bagianya non teknik itu tidak saya,” katanya.

Kota Bogor -Baru dua hari Walikota Bogor, Bima Arya beserta jajarannya melakukan penggerebekan dan penyegelan Zentrum KTV di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor. Namun, ternyata stiker penyegelan yang berada di salah satu pintu tempat hiburan malam (THM) itu telah dibuka kembali oleh pengelola Zentrum KTV.

Kasatpol PP Kota Bogor, Agustiansyah yang mendapatkan laporan tersebut sontak geram dan kembali ke lokasi THM untuk melakukan pengecekan secara langsung.

Di lokasi THM yang disegel karena adanya keributan antar pengunjung itu, Agustiansyah memang mendapati kondisi salah satu segel yang telah rusak. “Saya dapat informasi, kalau di Zentrum ada aktifitas kembali padahal belum lama ini disegel oleh pak Walikota. Ternyata benar, bukan hanya segel saja yang dirusak, kami juga memergoki beberapa karyawan mereka (Zentrum) berada di dalam gedung,” beber Kasatpol PP, Rabu (19/01/2022).

Untuk itu, dirinya pun akan melaporkan kejadian tersebut kepada Walikota Bogor Bima Arya. Dan Agustiansyah menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengambil tindakan tegas.

“Saya tegaskan akan memasang kembali segel yang telah dibuka, dan akan terus memonitor Zentrum Ktv. Terkait pembukaan segel, saya sudah berkoordinasi dengan PPNS Satpol PP Kota Bogor untuk membuat laporan ke Polresta Bogor Kota,” ujarnya.

Disisi lain, Manager Zentrum Ktv Aditya Warmana pada saat dikonfirmasi tentang kebenaran hal itupun mengakui soal dibukanya segel tersebut Namun, kata Aditya menegaskan pembukaan segel tersebut bukan karena disengaja. Dirinya beralasan soal segel yang dibuka karena ada konsleting listrik di salah satu bagian ruangan dapur.

“Memang kita buka segel karena ada sedikit konslet listrik di kitchen. Plus kita sedikit beberes, bersih-bersih sampah yang belum dibersihkan pas razia kemarin,” aku Aditya.

Menurutnya, hal itu bagian dari antisipasi terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran.

“Jadi kita terpaksa buka segel tadi. Tapi kan segel gak rusak atau robek. Memang gak ada izin dari Satpol PP. Kita berpikir emergency saja tadi,” katanya.

Cibinong, HRB – Ihsan Ayatullah menjadi sorotan utama dalam sidang ke 13 kasus dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di ruang sidang IV R. Soebekti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Jawa Barat, Senin 5 September 2022, kemarin.

Ihsan yang hadir menjadi saksi untuk Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin, diberondong sejumlah pertanyaan yang cukup ‘nyelekit’ baik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Majelis Hakim maupun Kuasa Hukum Ade Yasin. Akankah Ihsan menjadi tumbal dalam kasus ini?.

Menyikapi hal ini, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Daniel Zukhron menilai, secara umum kepala daerah sebagai ‘aktor politik’ dengan jajaran birokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Karena itu, ia menilai, dalam kasus ini, apa yang dilakukan Ihsan setelah menerima perintah dari pimpinannya harus dipatuhi.

“Meski tidak selalu linier, karena birokrasi punya kode etiknya sendiri dan bisa membantah perintah kepala daerah yang sifatnya hanya temporary lima tahunan, tapi tetap setiap perkembangan harus dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini, kepala daerah,” ujarnya, Selasa (6/9/2022) malam.

Perihal adanya ‘inisiatif’ lain yang dilakukan dalam perjalanan ‘tugas’-nya, ia melihat seharusnya hal ini menjadi tugas pimpinan dalam hal pembinaan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap anak buahnya.

“Karena laporan-laporan tadi, seharusnya sebagai pimpinan bisa melihat hal-hal yang mungkin bisa dilanggar oleh anak buahnya. Artinya apa?, artinya pimpinan harus bertanggungjawab terhadap kinerja anak buah yang telah diberi kepercayaan untuk menjalankan tugasnya,” paparnya.

Kembali ke soal kasus, Zukhron mengaku tak bisa memberikan banyak pandangan karena tidak mengikuti secara detail, namun begitu ia menyebut, jika dalam setiap perkara kasus yang masuk ke persidangan, artinya sudah dipersiapkan secara matang, baik oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum.

“Jadi, biarkan fakta-fakta yang berbicara di persidangan. Tentunya, kita berharap yang terbaik baik warga Kabupaten Bogor. Terkait bantahan pun merupakan hal yang wajar terjadi. Yang jelas, satu alat bukti saja bisa menjadi patokan para hakim untuk memberikan putusannya,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam sidang, Ihsan dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Roni Yusuf soal aliran dana kepada Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Agus Khotib.

Ihsan saat itu membeberkan soal pertanyaan Ade Yasin dengan kalimat ‘Beres San’. Kalimat yang diakui Ihsan, ia artikan bahwa Ade Yasin menanyakan uang lelah sudah diberikan semuanya atau belum.

“Karena saya sudah memberikan sepenuhnya uang lelah kepada BPK maka saya jawab beres bu. Cuman semua itu hanya asumsi saya,” dalihnya.

Mendengar hal itu Hakim Ketua Hera Kartaningsih pun kesal karena semua ucapan asumsi dari Ihsan Ayatullah soal pertanyaan Ade Yasin sudah beres atau belum tersebut.

“Memang Ihsan dulu ngobrol dengan siapa waktu itu. Kalau memang dibantah kenapa laporan BAP tidak dirubah bahkan sudah ditandatangan. Saya memahami posisi Ihsan saat ini makanya bilang itu asumsi. Itu hak saudara terserah kamu,” tegas Hera Kartiningsih.

Dalam keterangannya lagi, Ihsan juga mengaku mencatut nama Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, untuk mendapatkan uang dari Sekretaris Dinas PUPR, Maulana Adam. Pasalnya, menurut Ihsan, ada permintaan lebih dari auditor BPK bernama Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dengan alasan untuk biaya pendidikan Agus Khotib, yang semula Rp70 juta menjadi Rp100 juta.

“Biar Maulana Adam percaya dengan saya jadi saya sebut nama ibu. Awalnya Hendra menyebutkannya 70, kemudian meminta 100 dibuletin,” ungkap Ihsan.

Pernyataan yang kemudian dibantah Ade Yasin yang mengaku heran dengan tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.

“Saya tidak tahu, karena yang tadi saya sebutkan kepentingan saya hanya di entri dan exit miting. Selebihnya tugas dinas masing-masing. Saya kenal Agus Khotib sebagai Kepala Perwakilan Jawa Barat, apa mungkin Kalan meminta uang segitu. Kalan itu kelasan-nya Gubernur,” paparnya.

Baca juga: Hadapi ‘Serangan’ Bertubi-tubi Pengacara Ade Yasin Dalam Sidang, KPK Siapkan ‘Jurus Maut’
Sebelumnya, JPU KPK, Roni Yusuf kepada bertanya kepada Ihsan Ayatullah, terkait biaya Pendidikan Kalan BPK Jawa Barat.

“Terkait dengan uang untuk pendidikan Kalan BPK Jawa Barat, Agus Khotib disini ada komunikasi pada tanggal 12 Oktober 2021 antara Ihsan Ayatullah dengan Maulana Adam, benar?” tanya Roni kepada Ihsan.

Bahkan dikatakan Roni, dalam komunikasi tersebut, Ihsan sudah melaporkan kepada Ade Yasin soal permintaan Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah untuk kontribusi biaya sekolah Kalan sebesar Rp70 juta dari Pemkab untuk.

“Kemudian AY menyuruh untuk menggenapkan menjadi Rp100 juta ini pertemuan pada 12 Oktober 2021,” kata Roni, saat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ihsan Ayatullah.

Lebih lanjut disebutkan Roni, pada tanggal 28 Oktober 2021 terjadi pertemuan antara Ade Yasin dengan Anton. Sehingga, apakah artinya permintaan uang sekolah Kalan itu sebelum Ade Yasin bertemu dengan Anton?.

“Iya sebelum Anton ketemu dengan Ade Yasin, saya pernah sekali melaporkan kepada Ade Yasin pada bulan Oktober 2021 terkait dengan urusan uang sekolah Kalan BPK sudah selesai,” jawab Ihsan, saat itu. Dengan begitu, lanjut Roni, artinya uang sekolah Kalan yang diminta Anton sudah selesai diberikan.

“Iya betul sempat ngobrol dengan Ade Yasin. Saya sampaikan kepada Ade Yasin, bu urusan Kalan sudah selesai cuman saat itu Ade Yasin sambil jalan,” aku Ihsan lagi.

Lantas Ihsan menuturkan, dari hasil laporan tersebut Ade Yasin menyampaikan genapkan Rp100 juta untuk sekolah Kalan dari yang awalnya Rp70 juta. Sehingga, ketika itu dirinya bersama Anton bertemu dengan Ade Yasin dan disampaikan ke Ade Yasin soal biaya pendidikan Kalan BPK Jawa Barat yang sudah beres, tapi Bupati Bogor saat itu tidak fokus dengan laporan tersebut.

“Saya bilang ke Ade Yasin untuk sekolah Kalan sudah selesai, namun tidak ditanggapi Ade Yasin. Sebetulnya saya yang menyampaikan ke Hendra BPK Rp100 juta bukan karena Bupati,” tutur Ihsan.

Sementara itu Hakim Anggota, Dodong Iman Rusdani juga menanyakan soal uang sekolah Kalan kepada Ade Yasin, terkait pernyataan Ihsan yang mengklaim biaya pendidikan Kalan BPK Jawa Barat dari Rp70 juta dibulatkan menjadi Rp100 juta, karena persetujuan Ade Yasin.

“Ada gak laporan Ihsan ke Ade Yasin kalau pak Kalan minta uang Rp70 juta untuk sekolah lalu ibu suruh bulatkan,” tanya Hakim Dodong.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ade Yasin jelas membantah semua pernyataan Ihsan soal pembulatan jumlah biaya sekolah Kalan BPK Jawa Barat. “Saya tidak pernah menyuruh,” kata Ade Yasin singkat.

Pada kesempatan ini, Ade Yasin juga menegaskan, jika sejatinya Pemkab Bogor tak perlu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia menyebut dakwaan KPK yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bogor mengkondisikan WTP agar mendapatkan DID tidak tidak berdasar. Pasalnya, anggaran kelebihan pendapatan pajak Kabupaten Bogor angkanya jauh lebih besar.

“Saya itu tidak punya kepentingan Pak dengan WTP, kami itu over target, tahun 2020 dan 2021 itu over target. Jadi tidak perlu lagi WTP, DID. Itu di luar kewenangan saya, karena DID saya tidak perlu lagi, karena over target,” ungkap Ade Yasin yang hadir secara offline di ruang sidang bersama tiga terdakwa pemberi suap lainnya, yakni Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam dan PPPK pada Dinas PUPR Rizky Taufik Hidayat.

CILEUNGSI, HRB – Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II Cileungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, menertibkan parkir liar di jalan perempatan Cileungsi hingga areal fly over atau jembatan layang yang menjadi sentra parkir liar pengendara roda dua, empat maupun lebih.

Saat penertiban, petugas malah mendapat curhatan dari para sopir, terkait sulitnya lahan parkir yang selama ini dirasakan mereka. Padahal, parkir liar jelas menganggu aktivitas pada kelancaran lalu lintas. Namun, mereka mengaku terpaksa memarkir kendaraannya, meski hal itu dilarang.

Kepala UPT II Cileungsi Dishub Kabupaten Bogor, Jaya mengatakan penertiban dilakukan pihaknya sesuai aturan yang berlaku. Bahwa areal tersebut jelas dilarang parkir, bahkan sudah lama terpampang papan larangan parkir di lokasi tersebut.

“Kami tertibkan bersama tim sesuai aturan yang ada, dengan tujuan menata serta memberikan solusi,” kata Jaya dihubungi Rakyat Bogor, Kamis (30/6/2022).

Jaya menjelaskan, dari curhatan para sopir yang mengeluhkan sulitnya lahan parkir di areal tersebut. Ia akan menemui pihak Polsek Cileungsi pada bidang lalu lintas, guna mencari titik terang terhadap persoalan parkir. “Kami akan silaturahmi ke Polsek Cileungsi, yang selanjutnya membahas persoalan parkir liar di areal Flay Over itu,” jelasnya.

Menurutnya, sudah lama para sopir tersebut mengeluhkan sulitnya lahan parkir. Bahkan, dari pihak polsek setempat juga pernah menegur tentang kendaran parkir liat itu, namun solusinya tidak ada, dan harus dimana mereka memarkir kendaraannya.

“Untuk para sopir angkot baik jurusan ciawi maupun jonggol, itu ada lahan parkirnya di terminal. Mungkin mereka mangkal sementara untuk sekedar mencari penumpang. Sementara untuk, angkutan barang juga yang mayoritas warga setempat, mengaku mengais rejeki di lokasi yang berdekatan dengan pasar Cileungsi. Namun semua itu kami tegur sesuai aturan,” katanya.

Sementara itu, untuk kendaraan truck, bus dan mobil pribadi, juga dilakukan peneguran untuk tidak lagi parkir di lokasi tersebut. Selanjutnya, pihaknya mengaku akan menginformasikan hasil koordinasi dengan Polsek Cileungsi, tentang bagaimana penanganan parkir liar di areal flay over tersebut.

KOTA BOGOR, HRB – Jabatan Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Distrik 011 Kota Bogor periode 2021-2026 secara resmi diduduki oleh Mohammad Aleksander yang terpilih dalam Musyawarah Distrik (Musdis) ke X di Gedung Pajajaran Suites, Kecamatan Bogor Selatan, pada Minggu (26/6/2022).

Kepada awak media, Mohammad Aleksander mengatakan, usai terpilih menjadi ketua AMS dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan konsolidasi organisasi dengan melaksanakan musyawarah di 6 rayon Kecamatan dan 68 sub rayon Kelurahan di Kota Bogor.

“Pengurus yang ada di rayon dan sub rayon perlu kita musyawarahkan untuk dibentuk kembali kepengurusan yang baru. Kemudian kita juga akan melakukan pembaharuan badan otonom yang ada AMS seperti Ikatan Mahasiswa AMS, generasi muda AMS, Amper Jagad dan AMS Rescue,” kata Aleksander.

Menurutnya, AMS ini merupakan organisasi masyarakat paling tua yang ada di Jawa Barat dengan catur watak silih asih, silih asah dan silih asuh. Ia berharap, AMS bisa hadir dengan OKP dan Ormas lain, menjadi pioner, menjadi penggagas dan pemekarsa dalam membantu pemerintah.

Sementara itu, Ketua Umum AMS, Noery Ispandji Firman mengatakan, bahwa Kota Bogor merupakan daerah penyanggah ibukota Jakarta, sehingga dalam Musdis ini dirinya hadir untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di Kota Bogor.

“Konsolidasi ini start awal menjelang pesta demokrasi 2024. Jadi harapan saya, konsolidasi ini bukan hanya tingkat kotanya saja, tetapi harus sampai tingkat kecamatan hingga kelurahan, apalagi sebentar lagi keanggotaannya akan di tata dengan profesional, sehingga Kota Bogor bisa terdeksi semuanya,” ujar Noery.

Terpilihnya Mohammad Aleksander menjadi ketua AMS itu pun diapresiasi Ketua DPD Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy. Ia mengatakan, sebagai Ketua DPD tentunya dia memberikan support kepada Sekretaris DPD Golkar yakni Mohammad Aleksander yang kini menjabat Ketua AMS Distrik 011 Kota Bogor.

“Sebagai sahabat dan rekan di partai golkar tentunya saya mensupport dan mendukung serta bangga kader Partai Golkar dapat berkiprah dan memimpin organisasi besar di tatar sunda,” kata Rusli.

Apalagi, sambung dia terpilihnya M. Alexsander menjadi ketua AMS melalui musda yang berjalan kondusif tertib dan begitu hangat akan kekeluargaan Angkatan muda siliwangi dengan dihadiri langsung ketua umum AMS dan pusat pengurus distrik AMS, beserta OKP lainnya.

Parung – Pembangunan Gedung Sekolah dan Puskesmas serta UMKM masuk dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Hadir Dalam kegiatan tersebut, para Kepala UPT, aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Parung tahun 2023.

“Yang prioritas musrembang ini dipendidikan kita ada SMP 03 Cogrek, SDN Waru 03,”kata Camat Parung Yudi Santosa. Senin (24/01/2022).

Ia menuturkan, dari kesehatan ada juga yang masuk pembahasan diantaranya Puskesmas Cogreg, selanjutnya pembangunan RSUD Parung dan Terminal Parung.

“Usulan terminal parung ini tetap format yang berbeda, selain itu ada juga usulan yang lain salah satunya ketahanan pangan untuk mengentaskan kemiskinan,”terang Yudi Santoso.

Sementara itu, Kasi Ekbang Kecamatan Parung, Nining menambahkan, pembahasan pada musrembang tahun 2022 ini, ada beberapa hal yang diusulkan salah satunya infrastruktur jalan.

“Dari 9 desa yang sudah berhasil merealisasikan samisade, namun untuk tahun ini dari masing-masing desa masih tetap mengusulkan samisade,”pungkasnya.